»
S
I
D
E
B
A
R
«
UJIAN NASIONAL DAN KUALITAS PENDIDIKAN KITA
April 21st, 2008 by admin

Oleh: Khaerudin

 

A. Pendahuluan

Kontroversi penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) di SMP dan SMA masih terus berlanjut. Kedua belah pihak, pemerintah dan anggota masyarakat, tetap berpegang pada argumentasinya masing-masing. Bahkan pemerintah telah menetapkan UN terus dilaksanakan mulai dari tingkat SD. Bagaimana akhir dari kontroversi tersebut?

“Anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu”. Itulah peribahasa yang paling pas untuk menggambarkan kontroversi penyelenggaraan ujian nasional (UN) di negeri kita tercinta ini. Masyarakat luas dari berbagai kalangan, mulai dari para siswa, orang tua siswa, praktisi pendidikan, pengamat pendidikan, akademisi (ahli pendidikan), sampai pada anggota legislatif (DPR), memrotes, dan tidak setuju dengan penyelenggaraan UN. Sekalipun dengan perspektif dan kepentingan yang berbeda, namun mereka sepakat bahwa dampak dari penyelenggaraan UN ini lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Para siswa merasa tertekan dan cemas yang berlebihan takut tidak lulus; para orang tua merasa khawatir dengan nasib dan masa depan anaknya; para praktisi pendidikan merasakan penyelenggaran UN menimbulkan diskriminasi terhadap sejumlah mata pelajaran; para pengamat dan akademisi menilai UN tidak sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan dan mengesampingkan aspek pedagogis dalam pendidikan; sedangkan sebagian anggota legislatif yang menolak menilai pelaksanaa UN berdasarkan PP No.19/2005 bertentangan dengan UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan hanya menghambur-hamburkan biaya.

Namun demikian, meskipun hampir semua stakeholders menolaknya, Pemerintah tetap berjalan dengan rencananya untuk menyelenggarakan UN bagi siswa tingkat SLTA, SLTP, bahkan untuk tahun 2008 ini ditambah untuk siswa SD. Pemerintah seakan tidak mendengar dan tidak peduli dengan berbagai argumentasi yang dikemukakan oleh masyarakat luas. Upaya untuk mendorong motivasi belajar siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan kita adalah alasan yang dilontarkan oleh Pemerintah untuk tetap menyelenggarakan UN. Logika yang pernah dikemukakan oleh Yusuf Kalla pada saat masih menjabat sebagai Menko Kesra adalah “Saya melihat, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia karena murid/mahasiswa di Indonesia tidak mau belajar. Mengapa tidak mau belajar, karena merasa tidak perlu belajar. Mengapa merasa tidak perlu belajar, karena belajar atau tidak belajar mereka akan tetap naik kelas/lulus,” Pada saat beliau sudah menjadi Wakil Presiden, beliau semakin kuat semangatnya untuk tetap menyelenggarakan UN. Dengan nada yang sama, beliau mengatakan: “Sejak Ujian Nasional diterapkan tahun 2003 dengan standar kualitas dinaikkan 0,5 persen per tahun, dalam empat tahun ini banyak anak-anak lebih semangat belajar karena takut tidak lulus. Anak-anak juga stres. Tetapi buat saya, 100 anak stres lebih baik dari pada sejuta anak bodoh, Selamatkan bangsa ini dari kebodohan. Jadikan bangsa ini pintar,” (Kompas, 7 Juli 2007). Sementara Burhanuddin Tolla, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional menyatakan “Dengan menggelar ujian nasional mulai dari SD bisa mendorong terjadinya perubahan perilaku siswa, guru, dan masyarakat. Semua jadi bersemangat untuk belajar karena harus mempersiapkan diri agar bisa lulus. Ini yang terjadi saat UN SMP dan SMA dilaksanakan” (Kompas, 9 November 2007).

Di Amerika Serikat sendiri tes sejenis UN memang pernah dilakukan. Bahkan pada tahun 1997, tercatat dunia pendidikan Amerika Serikat menghabiskan dana sebesar US$ 200.000.000 per tahun untuk tes di sekolah-sekolah negeri (public school) (Tilaar, 2006) Namun hasil dari ujian akhir tersebut digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap permasalahan pendidikan nasional dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional bukan untuk menentukan kelulusan siswanya.

B. Dampak Ujian Nasional Terhadap Kualitas Pendidikan Kita

Berbagai keberatan yang dilontarkan oleh stakeholders terhadap penyelenggaraan UN bukan tanpa alasan. Kepeduliannya terhadap kualitas proses dan hasil pendidikan menjadi perhatiannya yang serius. Berdasarkan kajian teoritik dan fakta empirik tampak jelas bahwa UN berdampak negarif terhadap kualitas proses dan hasil pendidikan. Apabila kondisi ini terus berlanjut dikhawatirkan kualitas pendidikan kita akan semakin merosot dan tujuan pendidikan nasional kita akan sulit untuk diwujudkan, dan pada akhirnya kondisi masyarakat dan bangsa ini tidak akan pernah berubah, terus berada dalam keterpurukan.

Berbagai dampak negatif yang nyata terjadi di sekolah sebagai akibat diterapkannya UN di sekolah, diantaranya:

Terjadinya disorientasi pendidikan di sekolah

Mata pelajaran yang di-UN-kan tidak seluruh mata pelajaran. Pada tiga tahun terakhir pada tingkat SMP dan SMA, hanya mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Memang untuk tahun 2008 direncanakan untuk tingkat SMA akan ada penambahan mata pelajaran dan berbeda antara jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Untuk SMA jurusan IPA, akan ditambah mata pelajaran Fisika, Kimia, dan Biologi; Untuk jurusan IPS akan ditambah mata pelajaran Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi, dan untuk jurusan Bahasa akan ditambah mata pelajaran Sastra Indonesia, Bahasa asing lain, dan Antropologi/Sejarah Budaya. Selain itu, pada tahun 2008 juga akan dilaksanakan UN untuk tingkat SD, dengan mata pelajaran yang diuji adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

Pembatasan mata pelajaran yang diujikan dalam UN, berakibat pada fokus proses pembelajaran di sekolah hanya ditekankan pada penguasaan mata pelajaran tersebut, sedangkan mata pelajaran lain dianggap hanya sebagai pelengkap. Hal ini menyebabkan terjadinya diskriminasi dan pengabaian terhadap mata pelajaran lain. Para siswa dan bahkan orang tua lebih memusatkan perhatiannya terhadap mata pelajaran yang akan di UN-kan, terutama pada siswa kelas akhir.

Disorientasi juga terjadi pada arah dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Dengan adanya UN, maka pembelajaran cenderung hanya mengembangkan ranah kognitif, pada penguasaan pengetahuan, dan mengesampingkan ranah lain yang sebenarnya tidak kalah pentingnya untuk menghasilkan individu-individu yang utuh dan berkarakter, yaitu ranah afektif dan psikomotorik.

Proses pembelajaran yang tidak bermakna

Untuk mempersiapkan para siswanya menghadapi dan mengerjakan soal-soal UN, para guru biasanya menggunakan metode pembelajaran drill, dimana para siswa dilatih untuk mengerjakan sejumlah soal yang diduga akan keluar dalam ujian. Melalui metode ini guru mengharapkan para siswa terbiasa menghadapi soal ujian, dan menguasai teknik-teknik dan trik mengerjakan soal yang dihadapi. Pembelajaran dengan model ini jelas tidak bermakna, karena apa yang dipelajari bersifat mekanistik, bukan pada penguasaan konsep yang esensial. Pembelajaran seperti ini tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah, yang menjadi indikator kecerdasan sebagaimana yang diharapkan dicapai melalui pembelajaran.

Upaya-upaya yang tidak fair

Tuntutan kelulusan yang tinggi, baik terhadap persentase/jumlah siswa yang dinyatakan lulus, maupun besarnya nilai yang diperoleh para siswa, mendorong sekolah untuk melakukan berbagai upaya untuk mencapainya. Tuntutan seperti ini sekaligus berdampak pada terbentuknya citra dan prestise sebuah sekolah. Sekolah yang mampu meluluskan siswanya dengan prosentase yang tinggi dengan nilai UN yang tinggi, dinilai sebagai sekolah yang berkualitas dan unggul. Setiap sekolah menginginkannya dan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai posisi tersebut. Namun sayang, tidak sedikit oknum guru dan kepala sekolah melakukan upaya-upaya yang tidak terpuji. Untuk mewujudkan itu, tidak jarang upaya-upaya yang tidak fair dilakukan oleh oknum guru dan kepala sekolah untuk mencapai target kelulusan yang setinggi-tingginya. Sekolah membentuk “Tim Sukses” untuk mendapatkan kelulusan 100% supaya memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan (SPM Kepmendiknas 053/U/2001) (Salamudin, 2005); Guru memberi ‘contekkan’ kepada siswa adalah suatu upaya yang sering dilakukan untuk mendongkrak nilai para siswanya dan prosentase kelulusan di sekolah. Kasus di beberapa sekolah, guru, terutama untuk mata pelajaran yang dibuat secara nasional seperti matematika, bahasa Inggris, atau ekonomi, dengan berbagai modus memberi kunci jawaban kepada siswa. Selain itu, pada tingkat penyelenggara pendidikan daerah seperti dinas pendidikan, usaha untuk menggelembungkan (mark-up) hasil ujian pun terjadi. Caranya dengan membuat tim untuk membetulkan jawaban-jawaban siswa. (Ade Irawan, Kontroversi Ujian Nasional. http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod= publisher&op= viewarticle&artid=3764) Kondisi seperti ini jelas jauh dari nilai-nilai kejujuran dalam pendidikan yang seharusnya menjadi bagian yang harus dikembangkan secara serius di sekolah. Bila ini berlanjut, bisa dibayangkan manusia-manusia seperti apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan (formal) kita. Manusia yang berkembang dalam suasana yang serba tidak jujur.

Hanya ranah kognitif yang terukur

UN yang menggunakan bentuk soal multiple choise hanya akan dapat mengukur hasil belajar pada ranah kognitif. Mengacu pada ranah kognitif dari Bloom, tingkatan berpikir yang mampu terukur melalui bentuk soal MC hanya sampai pada tingkat berpikir aplikasi. Kondisi seperti ini mendorong para siswa belajar dengan menghafal. Belum lagi, ranah afektif dan psikomotorik yang merupakan bagian dari tujuan pembelajaran yang juga harus diukur ketercapaiannya, tidak dilakukan. Sulit diharapkan dapat diukur dengan menggunakan UN, yang sifatnya masal dan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Sekali lagi kondisi ini akan berakibat pada pembelajaran di sekolah hanya pada pengembangan kecerdasan intelektual, sementara kecerdasan lainnya (multiple intelegence Gardner) akan tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Keputusan yang tidak fair

Selama ini hasil UN dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa. Proses belajar yang dilakukan siswa selama 3 tahun di SLTP dan SLTA, nasibnya ditentukan oleh hasil ujian yang dilakukan beberapa jam saja. Ketidaklulusan siswa dalam UN bisa jadi bukan karena faktor ketidakmampuannya menguasai materi pelajaran, tetapi karena faktor kelelahan mental (mental fatique), karena stres pada saat mengerjakan ujian atau karena kesalahan pengukuran yang biasa terjadi pada setiap tes (false negative).

Ketidak adilan juga bisa dilihat dari proses pembelajaran yang dialami siswa di satu sekolah dengan sekolah lainnya yang jauh berbeda. Para siswa yang mengikuti proses pembelajaran dengan situasi dan kondisi yang sangat jauh berbeda diuji dengan cara dan alat yang sama. Di satu sisi, siswa belajar di sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap dan dilayani oleh SDM yang jumlah dan kualitasnya sangat memadai. Jelas, hasil belajar siswa yang belajar di sekolah seperti ini, sangat mungkin mencapai hasil yang optimal. Namun di sisi lain, di sekolah ‘nan jauh di sana’, sebagian besar siswanya menjalani proses pembelajaran yang serba seadanya. Bahkan gedungnya pun hampir roboh. Bagaimana mungkin para siswanya dapat belajar dengan baik untuk mendapatkan hasil belajar dengan nilai yang baik dengan kondisi seperti itu. Tanpa dilakukan pengujian secara nasional pun, yang memakan biaya puluhan milyar (untuk tahun 2008, UN SD saja akan memakan biaya sebesar Rp 96 milyar), sudah dapat dibaca kualitas macam apa yang bisa dihasilkan dari model sekolah seperti itu.

Menutup akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin

Di samping sebagai persyaratan untuk kelulusan, hasil UN juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Sekolah-sekolah yang berkualitas dan ‘favorit’ akan menjadi tujuan para siswa, yang berakibat pada terjadinya persaingan yang ketat antarsiswa. Tidak ada pilihan lain bagi mereka, selain berusaha mendapatkan nilai UN yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan impian itu, dengan mempertimbangkan karakteristik model UN yang akan dihadapi para siswa berusaha menambah waktu belajar tambahan dengan mencari guru privat atau mengikuti bimbingan belajar adalah pilihan yang selama ini dianggap tepat. Upaya ini tentu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mampu, karena upaya tersebut menuntut biaya yang tidak sedikit. Siswa miskin hanya bisa berusaha keras atas kemampuannya sendiri. Kondisi akhir sudah bisa ditebak mereka yang miskin akan kalah bersaing untuk dapat masuk ke sekolah berkualitas.

C. Kedudukan dan Peran Evaluasi dalam Pembelajaran

Mencermati berbagai dampak negatif yang muncul sebagai akibat dilaksanakannya UN, perlu dilakukan kajian secara komprehensif, baik menyangkut aspek akademis/pedagogis, yurudis formal, maupun kajian empirik, untuk melihat bagaimana seharusnya kita menempatkan ujian sebagai salah satu bentuk evaluasi pendidikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Hal ini penting agar peran dan fungsi ujian berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan diselenggarakannya evaluasi dalam suatu proses pembelajaran.

Salah satu fungsi evaluasi yang utama adalah evaluasi dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan. Hal in terlihat jelas dalam model evaluasi yang dikemukakan oleh Tyler (Lewy, 1997)

 
 


Model tersebut memperlihatkan hubungan antara tujuan pendidikan, pengalaman belajaran, dan evaluasi hasil belajar yang saling berkaitan. Di samping untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan, dari model tersebut juga dapat ditafsirkan, bahwa evaluasi hasil belajar berkaitan dengan pengalaman belajar aktual siswa.

Bila model di atas diterapkan dalam melaksanakan evaluasi tingkat nasional maka ujian nasional seharusnya dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Bila kita lihat tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Melihat rumusan tujuan ini, jelas bahwa pendidikan kita hendak menghasilkan orang-orang yang utuh, yang bukan hanya menguasai pengetahuan (berilmu) tetapi yang paling penting adalah menghasilkan manusia-manusia yang memiliki karakter luhur sebagai manusia yang beradab.

Untuk mengukur hasil pendidikan sebagaimana digambarkan di atas, maka diperlukan instrumen evaluasi yang variatif dan komprehensif; tidak cukup hanya dengan menggunakan instrumen evaluasi dalam bentuk tes tetapi juga diperlukan dalam bentuk non-tes. Karena evaluasi dalam bentuk tes hanya dapat mengukur penguasaan pengetahuan yang masuk dalam ranah kognitif. Apalagi bentuk tes yang digunakan hanya dalam bentuk tes pilihan ganda (multiple choise). Sementara untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan pencapaian tujuan pada ranah psikomotorik dan afektif diperlukan alat evaluasi dalam bentuk non tes. Dan ini tidak (mungkin) dilakukan dengan UN, karena untuk melakukan itu harus dilakukan secara berkelanjutan.

Pembatasan aspek yang dievaluasi melalui UN, yang hanya mengukur prestasi akademik yang nota bene hanya mengukur penguasaan pengetahuan, berakibat pada proses pembelajaran yang terjadi di sekolah pun menjadi berfokus pada pengembangan ranah kognitif. Aspek-aspek afektif, seperti berakhlak mulia, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab menjadi terabaikan. Telah terjadi disorientasi proses pendidikan. Pendidikan di sekolah telah melupakan fungsi pendidikan yang sesungguhnya, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Disorientasi pembelajaran, sebagai akibat dari penyesuaian dengan tuntutan UN juga terjadi pada fokus perhatian para siswa dan orang tua terhadap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Mata pelajaran yang di-UN-kan mendapatkan prioritas utama dan sekaligus mendapat porsi yang lebih besar dalam proses belajar siswa. Seolah-olah hanya ketiga mata pelajaran itu saja yang penting. Padahal penetapan mata pelajaran yang ditetapkan di sekolah didasarkan pada kebutuhan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya melalui pengembangan pendekatan dan strategi pembelajaran. Berbagai pendekatan dan strategi pembelajaran telah dikenalkan, diujicobakan dan juga dilatihkan pada para guru, seperti pendekatan CBSA, Keterampilan Proses, sampai pada PAKEM. Berbagai inovasi tersebut memang dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses belajar yang dialami siswa, karena proses belajar yang berkualitas pada akhirnya akan mendorong mutu hasil belajar siswa. Dengan pendekatan dan strategi pembelajaran yang inovatif diharapkan akan terjadi proses pembelajaran yang menyenangkan, menstimulasi pengembangan potensi diri siswa, jauh dari tekanan dan stres, dan mendorong siswa belajar menemukan, sebagaimana dikatakan Whitehead, the child should experience the joy of discovery. (Whitehead, 1942). Model pembelajaran seperti inilah sebenarnya yang diharapakan terjadi sehingga pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1) yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif; pasal 4 ayat (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; serta pasal 4 ayat (4) yang menyatakan Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Namun sayang, berbagai upaya tersebut kembali kandas pada saat akan dilaksanakan di kelas. Bukan karena para guru tidak mampu melaksanakan berbagai pendekatan tersebut, tetapi karena terbentur dengan tuntutan dan ukuran keberhasilan belajar yang menggunakan nilai UN. Guru lebih suka menggunakan pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan nilai UN. Strategi pembelajaran yang di dalamnya menggunakan metode drilling dianggap efektif untuk mengkondisikan proses belajar siswa agar siap dan mampu menghadapi UN dengan baik. Demikian juga dengan siswa, mereka akan belajar sesuai dengan apa yang akan diujikan dalam ujian. Bila soal-soal dalam ujian menuntut mereka untuk hafal banyak hal, maka proses belajar yang dilakukannya adalah dengan cara menghafal. Hal ini sebenarnya telah diingatkan oleh Soedijarto berdasarkan hasil penelitiannya dalam rangka penyusunan disertasi Doktornya, pada tahun 1981. Penelitiannya menemukan bahwa sistem evaluasi (dalam arti frekuensi dan bentuk tes) merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kualitas proses belajar, (Soedijarto, 1993) yang pada gilirannya tentunya yang pada gilirannya akan berpengaruh juga terhadap mutu hasil belajar. Secara lebih spesifik B.S. Bloom mengatakan students will attempt to learn what they anticipate will be emphasized in the evaluation instrument on which they expect to be judged, graded, and certified (Soedijarto, 1993).

Bila kita kaji dari sudut pandang yuridis formal penyelenggaraan UN, terdapat sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian serius. UU No. 20 Tahun 2003 pasal 58 ayat 1 menyatakan, evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Sementara pasal 59 ayat 1 menyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kedua pasal ini telah membagi tugas yang jelas antara pendidik dan pemerintah dalam penyelenggaraan evaluasi pendidikan di sekolah. Pendidik bertugas mengevaluasi proses dan hasil belajar, sedangkan pemerintah bertugas mengevaluasi pengelolanya, baik pada satuan jalur, jenjang maupun jenis pendidikannya. Mengacu pada aturan ini, jelas penyelenggaraan UN sebagaimana dilakukan selama ini telah mengambil alih tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab pendidik. Pelanggaran ini sebenarnya sudah dinyatakan oleh Ketua DPR RI Agung Laksono. Ia menyatakan bahwa UN bertentangan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, sehingga pemerintah seharusnya meninjau pelaksanaan ujian tersbut (Republika, 8 Mei 2007).

D. Kesimpulan

Dilihat dari aspek akademis-pedagogis, yuridis formal, maupun pengalaman empiris, Ujian Negara (UN) selayaknya untuk segera ditinggalkan. UN telah membawa dampak negatif yang sangat luas terhadap penyelenggaran pembelajaran di sekolah. Proses belajar yang dialami para siswa menjadi sangat parsial, hanya mengembangkan aspek kognitif, sementara ranah afektif dan psikomotorik terabaikan. Suasana belajarnya menjadi sangat menegangkan membuat siswa cemas berlebihan, belajar dalam kondisi ‘terpaksa’, dan tidak menyenangkan. Suasana belajar yang memberi peluang kepada siswa untuk bereksplorasi dan menemukan sesuatu, dan memecahkan berbagai permasalahan sulit terjadi. Berbagai inovasi tentang pendekatan dan strategi pembelajaran yang sangat baik juga sulit diimplementasikan di dalam kelas.

Dengan menyelenggarakan UN, menyebabkan pemerintah melanggar UU No. 20 tahun 2003 pasal 58 ayat 1 pasal 59 ayat 1. Pemerintah telah mengambil alih tugas pendidik untuk melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik, sementara tugasnya sendiri untuk melakukan evaluasi terhadap pengelola tidak dilakukannya.

Dari pengalaman UN yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir, berbagai kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak di berbagai daerah, seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk segera mempertimbangkan kembali kelanjutan penyelenggaraan UN. Berbagai kecurangan tersebut jelas akan berdampak negatif pada perkembangan siswa dan kualitas pendidikan kita. Mereka berkembang dalam suasana yang penuh kecurangan, yang sekaligus bisa menjadi pelajaran bagi mereka untuk melakukan hal yang sama. Kalau ini terjadi, sungguh merupakan suatu musibah besar bagi dunia pendidikan kita.


DAFTAR PUSTAKA

Ade Irawan, Kontroversi Ujian Nasional. http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op= viewarticle&artid=3764

Kompas, 7 Juli 2007. Wapres Ragukan Bunuh Diri Karena Ujian Nasional.

Kompas, 9 November 2007. Adaptasi UN Tiga Tahun.

Kubiszyn, Tom, Gary Borich. Educational Testing and Measurement, Classroom Application and Practice, Seventh Edition. Singapore: John Wiley and Sons, Inc., 2003

Lewy, Arieh. Handbook of Curriculum Evaluation. New York: Unesco, 1977

Republika, 8 Mei 2007. Kecurangan UN Terjadi di Seluruh Daerah.

Salamuddin, UN Perlu Kejujuran. Pendidikan Network, 22 Mei 2005

Soedijarto. Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu. Jakarta: Balai Pustaka, 1993

Tilaar, H.A.R. Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kriti.s(Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Whitehead, Alfred North. The Aims of Education and Other Essays. New York: The New American Library

Wiersma, William, Stephen G. Jurs. Educational Measurement and Testing. Boston: Allyn and Bacon, 1990

Popularity: 32% [?]


36 Responses  
dara writes:
October 22nd, 2008 at 1:15 pm

ayo kita musnahkan UN.

richky writes:
February 12th, 2009 at 2:14 pm

menurut saya UN itu penting…..sebagai pencari mutu atau kulaitas pendidikan suatu negara UN sangat perlu dan juga sebagi acuan pendidikan suatu negara….namun pengelolaan UN harus benar-benar disiapkan secara matang, baik bagi pemerintah, lembaga pendidikan serta kesiapan dan kesanggupan para peserta didik. Serta tidak ada unsur KKN. Karena dengan persiapan yang matang UN akan berjalan dengan baik. Lulus atau tidak UN itu merupakan realiatas yang harus diterima dan membenahi bagaimana untuk selanjutnya menjadi lebih baik.

listiyani writes:
March 3rd, 2009 at 9:23 am

UN bagi kami yang pernah mengalaminya merupakan momok yang menakutkan,bagaimana tidak menakutkan selama 3 tahun belajar di smp dan sma ditentukan hanya 3 mata pelajaran dengan standart baku yang tiap tahunnya berubah”,,pernah terpikirkan oleh saya apakah dengan UN ini kualitas pendidikan di indonesiadapat menjadi lebih baik??sementara hasil yang terjadi banyak yang tidak lulus dan banyak praktik-praktik menghalalkan segala cara demi UN,,bila sudah begitu apakah ini yang dinamakan peningkatan kualitas??dari segi apa??kualitas pendidikan di Indonesia bukan hanya dilihat hanya dari kognitifnya saja,tetapi harus meliputi afektif dan psikomotorik,,mungkin perlu ditambahkan adanya kualitas moral yang baik untuk membangun kualitas pendidikan di Indonesia

nisa writes:
March 12th, 2009 at 11:41 am

setuju!
hmm.. UN mematikan kreatifitas peserta didik.
bagaimana dengan nasib sekolah yang mengusung multipleinteligence?. sangat tidak bijak jika standar kelulusan hanya dilihat dari ranah kognitif saja. bukankah indonesia sangat menghargai keberanekaragaman individu?
memang pemerintah pasti ada niat yang baik. namun, sesuatu yang baik jika tidak dengan analisis yang matang akan sangat tidak efektif. akhirnya pemerintah terlihat hanya mengejar gengsi yang ingin dicapai untuk disetarakan dengan kualitas pendidikan negara lain.Padahal orangtua, guru dan siswa sedang merintih gusar disana…….. diakhir kisah, banyak yang melakukan cara2 keliru hanya untuk mecapai nilai yang semu itu.
Bapak pemerintahan… cobalah lihat lebih dekat…!

Salena writes:
June 21st, 2009 at 7:30 am

Hi Friends, i am new here and .
I am from Canada.
I am from Luxembourg and learning to speak English, tell me right I wrote the following sentence: “In our site you can order imitrex online without a prescription.”

:-D Thanks in advance. Salena.

andri writes:
July 2nd, 2009 at 2:49 am

gua mau angkatan gua nanti gag ada UN , ANDRI HUTAMA , mohon maaf apabila ada salah salah kata karna negara indonesia ku adalah negara yang bebas berbicara dan berpendapat , terima kasih .

herlina writes:
July 3rd, 2009 at 8:19 pm

mari selaku pendidik/ calon pendidik/ orang tua/ masyarakat (everyone) turut serta dalam penngkatan mutu pendidikan

pemerintah bukan pemain sulap yang bisa merubah semuanya dengan instan
progran yang ada dapat dikatakan baik akan tetapi bukankah yang melakukan adalah rakyat???

mari kita berpikir positif

demi kemajuan negara kita, dengan rasa cinta tanah air mari kita turut serta melakukan perbaikan dan memberi diri mengabdi dengan sepenuh hati bagi bangsa dan negara kita ini, salah satu dalam aspek pendidikan……

z writes:
July 16th, 2009 at 10:34 pm

um…tapi ujian akhir, exams…bukannya hampir di tiap negara emg ada y???
mksud ku….apa mreka smua salah karna ngadain ujian ahir????
apa g sistem plaksanaan n interpretasi ujian ahir d indonesa aja yg musti d benerin dikit??? ato banyak…

z writes:
July 16th, 2009 at 10:39 pm

lagian…kalo cuma ikut ujian karna pengen status ‘lulus’
yah, emg mending g usah
mksud k, kalo emg nilai apa si namanya, nilai kmampuan kognitif y??
kalo emg nilai un-nya jelek tapi punya kmampuan lain
yauda, manfaatin kmampuannya
jgn terkungkung sama keharusan dapet status lulus n dapet nilai un bagus
tapi…kalo emg niat kuliah…trutama d bidang2 yg butuh kmampuan kognitif yg bagus…yauda ga ada salahx kan un?
kalo emg mampu, ngapain takut
kalo ngrasa punya kmampuan lain, soft skill n smacemx, mskipun nilai un ga bgitu bagus, yauda, g perlu takut juga
yah, kcuali kalo emg blum nemuin kmampuan dirinya apa
intinya
jgn bgitu suka nyalahin hal2 d skliling, jgn tergantung kondisi

nyambung g si? :P

manik writes:
July 24th, 2009 at 3:31 pm

klo menurut gw ya?? pemerintah memang agk lalai ma siswa2 se indonesia, krna apa ce gunany uan tpi akhr2 nya dg mudah di suatu sekolah mendapat bocorannya?? tpi gmana nasib sekolah2 yang g dapet bocoran uan, apa mungkin mereka akn jauh lebih besar nilainy jika dibnding dg siswa yang dapet bocoran?? selain itu kebnyakn siswa2 yg pintar kadang kalh dg anak yang jauh dibawah ny?? lw bgini terus…. apa gunany orng pinter di negara kita ini??kadng kita mkir,,… yg pinter ne kita or pemerintah? seharusny pemerintah bs bandingin dmpak positif n negatif ny??

tokid writes:
July 24th, 2009 at 7:49 pm

pelaksanan un tidak sebagai standar mutu pendidikan ,di negara yang maju memang ada ujian akhir TETAPI di negara itu ujian bukan nilai mutlak , tetepi di sana proses pembelajaran siswa nya dari waktu kewatu itu di perhitungkan juga , jadi bukan hanya ujian sebagai nilai akhir, sehinga di negara yang maju banyak menciptakan generasi yang kritis dan punya softskill karena prosesnya penbelajaran nya di hargai juga , di indonesia kebanyakan siswanya pinter dalam peljaran saja tetapi dalam hal yang laen mereka lemah , mempelajari ilmu yang absatrak saja gak ada realisanya , kalok ada pun dikit badingkan dengan cina, korea dll , di t4 kita pelajarnya hanya sibuk les les dan pacaran ,hinga menciptakn generasi yang berfikir instan , tidak memiliki pemikiran yang mengintegrasi ke ilmu yang laen , …

simatupang writes:
August 11th, 2009 at 9:08 am

Saya lihat ini adalah penomena yang membuat masyarakat kita menjadi bodoh katotoloyoh artinya bodoh pisan, coba lihat karena ketakutan anaknya tidak lulus UN maka dimasukanlah anaknya ke bimbingan belajar yang marak dimana-mana, jadi kalau dilihat pemerintah ini maunya dunia pendidikan juga adalah dunia bisnis, lalu bagaimana dengan rakyat yang miskin, tetap saja mereka tidak bisa masuk kesekolah SMP / SMA negri karena nem anaknya tidak bisa mencukupi, walupun ada jalur miskin disekolah smp / sma bila nemnya tidak cukup mana bisa diterima di negri tetap sekolah diluar negri alias swasta lalu apalah artinya sekolah gratis bagi rakyat, bagaimana orang tua mereka bisa memasukan anaknya ke bimbingan belajar untuk makan sehari-hari saja susah, coba opara pemimpin bangsa ini turun kebawah, tapi tanggalkan baju kebesaranya dan lihat sendiri bagaiman kehidupan rakyat kebanyakan dinegri ini.

yanuar writes:
August 16th, 2009 at 8:25 am

UN bukan suatu kesalahan. ada UN pun gak apa apa.
tapi seharusnya yang menjadi patokan kelulusan itu bukan dari nilai nilai UN saja. seharusnya dipertimbangkan juga dengan nilai nilai afektif dan kognitif siswa tsb. siapa tahu dia berprestasi waktu di sekolah ? kalau dikatakan ,”Lulus atau tidak UN itu merupakan realiatas yang harus diterima dan membenahi bagaimana untuk selanjutnya menjadi lebih baik.” wah gimana jadinya nanti.. dalam pelaksanaan UN saja masih banyak kecurangan. kenapa ga dilakukan pembenahan saja.. seperti yang sudah dikatakan saya diatas . dan memang bener menjadi SANGAT SANGAT SIA-SIA perjuangan siswa selama bertahun tahun kalau KANDAS hanya karena hasil UN nya tidak mencukupi target kelulusan. dan bukan itu aja masalahnya. masih banyak lagi lah kekurangan dari pelaksanaan UN itu sendiri yang harus dibenahi !

abu hafizh writes:
August 27th, 2009 at 6:02 pm

UN jd simalakama…..
Ikuti aja model EBTANAS yg lalu, ….. tidak harus jd patokan kelulusan yg “mutlak”…. tentu dgn memperhatikan aspek lainnya….
Ayo, jgn hanya kritik tp beri saran. Sungguh banyak mmg yg perlu dibenahi di dunia pendidikan kita… Pihak yg berwenang hrs memperhatikan keluhan dan mengumpulkan saran2 dari para ahli dan masyarakat yg sekiranya bisa dijadikan bahan kebijakan pendidikan yg akan datang…..

Salam Pendidikan

ariq writes:
August 30th, 2009 at 7:12 am

keluhan UN = kegagalan guru.
maraknya lembaga bimbingan belajar seperti primagama, nurul fikri, dll menjadi bukti bahwa siswa belum cukup belajar di sekolah karena guru belum cukup memberi materi pelajaran yg memudahkan siswa menghadapi UN. Guru telah lama mendapatkan/mengajarkan sistem MALAS dan KURIKULUM MALAS, tidak kreatif di kelas dan cenderung membosankan. INGAT tidak ada pelajaran yang sulit yang ada adalah guru yang membuat itu terasa sulit, sehingga ketakutan UN adalah ketakutan guru yang juga direfleksikan siswa dan orang tua yang tak berdaya.

ADHI SENO SISWOYO writes:
August 30th, 2009 at 1:48 pm

KUALITAS PENDIDIKAN SAAT INI BENAR-BENAR DIAMBANG PINTU KEHANCURAN. PARA SISWA DAN SISWI SLTA SEDERAJAT SANGAT GUNDAH GULANA DISETIAP TAHUN MENJELANG EVENT ‘UJIAN NASIONAL’. MENGAPA? BUKANKAH ITU MERUPAKAN SYARAT MUTLAK UNTUK MEREKA AGAR BISA MELANGKAHKAN KAKINYA ?

SAYA PRIBADI SEBAGAI MANTAN SISWA YANG PERNAH MENGIKUTI EVENT ‘UJIAN NASIONAL’ MENJAWAB TIDAK JIKA DITANYA SEPERTI ITU.

BUKTINYA, BANYAK DARI MEREKA YANG LULUS DENGAN NILAI TERAMAT BAIK NAMUN BERPROFESI SEBAGAI PENGANGGUR ABADI.

DIMANA TANGGUNG JAWAB PEMERITAH YANG KATANYA INGIN MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAR TERCAPAINYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS?

“”YANG PENTING TINGKAT KELULUSAN DI NEGERI INI MENINGKAT”"
ITULAH JAWABAN KONYOL YANG BISA DILONTARKAN OLEH ORANG-ORANG TAK JELAS DISANA TANPA MEMPERHATIKAN OUTPUT DARI EVENT INI.

SEGITU RENDAHNYA RATTING TERHADAP ‘UJIAN NASIONAL’ HINGGA SAYA PUN MENYEBUTNYA INI ADALAH SEBUAH ‘EVEN’.

KARENA DALAM SETIAP PELAKSANAANYA TIDAKLAH MEMBUAT SISWA TEGANG, MEREKA MENGGUNAKAN SERIBU SATU CARA UNTUK MENDAPATKAN YANG NAMANYA “KELULUSAN”.

JANGAN SALAHKAN MEREKA KARENA ATURAN LAH YAG MEMBUAT MEREKA SEPERTI INI.

DAN SATU LAGI, KUALITAS BANGSA INDONESIA TIDAK TERGANTUNG PADA KUALITAS PENDIDIKANNYA, MASIH BANYAK POTENSI YANG SEBNARNYA BISA KITA MANFAATKAN UNTUK MENDOMPLENG KUALITAS BANGSA INI SELAIN PENDIDIKAN KARENA PENGERTIAN BANGSA SANGATLAH LUAS, BUKAN SEKEDAR ‘ORANG ATAU PELAKU’ TERLEBIH WILAYAH, KEKUASAAN, PEMERINTAHAN DAL LAIN SEBAGAINYA.

poppyergepe writes:
September 22nd, 2009 at 7:30 pm

bagi gw.. UN itu cuman kayak ulangan yang ngetes..
tapi tetep GA TERLALU PENTING…
sekarang apa lagi…
yang diperhitungkan cuman nilai raport..
bukan nem…
apa UN masih menguntungkan??
OK lah memang ada sisi positif nya,,
tapi coba lihat lagi,,,
dengan gampangnya KUNCI JAWABAN BOCOR…
Bahkan gara2 UN 100% anak2 di Kupang dinyatakan TIDAK LULUS .. dengan alasan guru jarang masuk…
sekarang… yang penting itu MUTU SEKOLAH DAN KURIKULUM YANG DIBERIKAN…
Mulai dari gurunya yang disiplin, fasilitas yang menunjang…
Ga usah ribut2 ma UN…

nirwan syah writes:
September 25th, 2009 at 6:24 pm

ya banyak keluh kesah tentang un sat ini
tapi konteks pembelajaran yg bagai mana mesti di terapkan bangsa ini
klau memeng un di tiadakan bagai mana mengetahui tingkat berpikir seorang siswa dalam menyerap ilmu perlajaran
“”"”"apakah ada cara yang lebih efecktiv dari un’ tuk meningkatkan kualitas pendidikan bamgsa ini”’
saya sih setuju aja klau un di tiadakan

admin writes:
October 5th, 2009 at 7:25 am

Ujian adalah salah satu instrumen untuk mengukur kualitas pendidikan. ujian tidak secara langsung berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. ujian hanya berpengaruh proses pembelajaran. Sedangkan yang memperngaruhi secara langsung kualitas pendidikan adalah prosesnya. Ingat Bloom telah mengingatkan bahwa bentuk ujian akan memperngaruhi cara atau proses belajar anak. Jadi kalau ujian yang dihadapi anak HANYA satu bentuk tes, yaitu pilihan ganda, maka cara belajar anakpun mengarah hanya pada cara saja. Proses belajar anak menjadi sangat monoton; tidak bervariasi; tidak kreatif; dan ….

udin writes:
November 24th, 2009 at 7:01 pm

apa guna UN klo hanya mengahburkan duit negara ??

jaman sekarang orang tujuan sekolah bukan mencari ilmu tapi lulus UN
untuk apa capek-capek 3 tahun sekolah hanya ditentukan beberapa jam saja

hapuskan UN segera

DIDIN writes:
December 1st, 2009 at 8:23 am

Ente bilang mau menghapuskan UAN …memangnya ente punya saran lebih baik lagi untuk memajukan PENDIDIKAN di negara ini…????????

guru writes:
December 11th, 2009 at 5:17 pm

penulis artikelnya provokator neh!
Jangan byak omong & menghujat UN, KALO ANDA MENGATAS NAMAKAN SBG PRAKTISI PENDIDIKAN ANDA PUNYA PROGRAM APA YANG BS MENGGANTIKAN UN!

admin writes:
December 17th, 2009 at 8:25 pm

Kita sebagai seorang guru punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. kita yg harus mengontrol perkembangan anak-anak didik kita. program saya: latih para guru yg tidak memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi berbasis kelas. Anda siap? kalau Anda siap mestinya tidak takut dihapuskan UN
Tolong baca artikel dengan tanpa pikiran yang jernih dan rasional sebagai seorang guru.

admin writes:
December 17th, 2009 at 8:27 pm

Ya, latih dan didik para guru untuk memiliki kemampuan melakukan evaluasi berbasis kelas. beri kepercayaan guru untuk melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar siswanya secara lebih komprehensif, sehingga mereka memliki kebebasan untuk melaksanakan pembelajaran secara kreatif agar anak-anak didik mereka menjadi anak-anak yang kreatif

suhan writes:
January 11th, 2010 at 8:26 am

Apa UAN bayarnya emank harus mahal?
sekitar 900 ribuan loh buat ikut UAN dan itu di selipin di tiap SPP bulanan includ sama kegiatan perpisahan kelas 3, iya kalo mampu tapi kalo tidak mampu?
apa kata negara mengenai UUD 45
BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN****)

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. ****)

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. ****)

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. ****)

Poegoeh writes:
January 27th, 2010 at 8:47 pm

Hmmm….
Menurut saya bukan UN nya yang menjadi masalah, tetapi systemnya…
Saya termasuk setuju dengan adanya UN dan saya pun pernah mengalaminya.. Dampak negatifnya memang ada, tapi semua itu dikarenakan hal2 yang seharusnya tidak dilakukan apabila sesuai dengan aturan yang ada.
Seperti kecurangan yg terjadi, itu merupakan penyelewengan dari pesertanya maupun penyelenggaranya sendiri, bukan anjuran dari system.
Kalau masalah depresi karena tidak lulus UN sy rasa itu berlebihan, karena siswa yg tidak lu2s masih bisa mengulang. Untuk kreatifitas, tergantung anda sebagai guru menanamkannya kepada anak didik anda..
Saya tidak menyangkal bahwa itu juga penting, apa itu juga mau di UAN kan?semua ilmu itu penting, tapi kalau semua di UAN kan bisa kere negara ini.

1 hal, untuk kreativitas sendiri, tiap siswa memiliki hasrat&keinginan masing2
UN hanya sebagai standar untuk negara kita agar dapat dinilai g seperti sebelumnya g ada yg bisa menilai tingkat pendidikan kita…

Saya sudah melihat sendiri bagaimana kerasnya para siswa belajar untuk menghadapi UN begitu juga dengan saya dulu, sangat berbeda dengan saat mereka menghadapi ujian lainnya. Dari situ bisa kita lihat bagaimana UN dpt memacu semangat belajar mereka.

Emang ada yg lebih baik dari UN?
kl g ada ngapain pilih yang lain…

NIFEAD....WRITES writes:
February 22nd, 2010 at 8:53 am

semua harus diluruskan ,apa sih makna UN ?

saya sangat2……setuju UN di bubarkan..
Memang itu salah satu cara utk mngkatkan mutu pndidikan di negara kita..
oke lah..masyarakat negara maju mnggunakannya, krna sebagian dari mereka punya kesadaran yg cukup akan pendidikan, sehingga dapat mnutupi yg laennya,,….
Tapi di negara kita sungguh itu yg gag pernah ada….
jadi smp kpnpun ya..UN psti gak da guna ..?
Nambah2 dosa aja …
Dan kecurangan dlm UN psti berlanjut smp generasi selanjut jut jut …nya..
GAK AD YG DPAT MGgTIKAN UN …
Tp cra melaksanakannya yg hrus di ganti…

RUDY MORITZ writes:
March 14th, 2010 at 1:42 am

GAK ADA ARTI SMUA NE TNPA AD PMRNTAH YG BBAS DR KKN

fnjn writes:
March 15th, 2010 at 1:11 pm

uan menyesatkan

fery writes:
April 24th, 2010 at 2:32 pm

mari lakukan ujian nasional dengan seadil-adilnya jangan ada kecurangan jika kita mau meningkatkan mutu pendidikan kita

agung santosa writes:
May 18th, 2010 at 3:39 pm

Penekanan UN hanya pada aspek kognitif saja…,lalu bagaimana dengan afektif????? Perlu adanya pembenahan terkait dengan kebijakan UN ini. Mana anggota DPR yang setiap hari rapat…,tapi sama sekali belum pernah menyinggung UN dalam rapat mereka. Ingat,,,masa depan bangsa ini ada pada pundak generasi penerus bangsa ini. Sedangkan penerus bangsa sangat terombang-ambing dan butuh perhatian khusus. mohon dicermati.

hilda writes:
February 7th, 2011 at 4:11 pm

untuk kenyamanan pengguna di stabiloi yang penting2 dong…soalnya kita butuh data cepet2 kadang…….thankou.bermanfaat banget……….

dede writes:
April 4th, 2011 at 8:57 am

un haruslah diadakan akan tetapi lembaga sekolah dan pemerintah harus berkoordinasi tentang kelulusan, karena un hnya menitik beratkan pada aspek kognitif saja, maka pemerintah harus menyetarakan dengan mata pelajran lain yang tidak di jadi kan mta pelajran ujuain nasaonal. yakni semua mata pelajaran di jadikan nilai standar kelulusan antara UN dan US

daniar writes:
April 4th, 2011 at 1:04 pm

ijin share ya

kang bull writes:
May 14th, 2011 at 3:58 pm

Wah artikelnya menarik, saya juga telah membaca salah satu artikel senada yang membahas tentang masalah UN dan otorisasi sekolah.

Trims

guru_makaritutu writes:
April 6th, 2012 at 7:10 am

TIDAK PERLU DISANGSIKAN LAGI,KEBENARAN BAHWA UN ITU PENUH KECURANGAN TELAH JELAS,BUKA SAJA HASIL UN SE INDONESIA DAN ANALISIS,SECARA ILMIAH SANGAT JELAS PERBUATAN KECURANGAN TERJADI,TAPI PEMERINTAH,BUTA…..PROYEK DAN PENDEKATAN UANG DAN KEKUASAAN TELAH MEMBUTAKAN …..UNTUK MELIHAT KEBENARAN.SOLUSINYA UN TETAP JALAN SEPERTI EBTANAS DULU TETAPI PENENTUAN KELULUSAN KEMBALIKAN KE SATUAN PENDIDIKAN MASING-MASING.HASIL UN YANG ASLI ITULAH, YANG DIJADIKAN ACUAN ATAU TOLOK UKUR PEMERINTAH MENGAMBIL KEBIJAKAN.KALAU UN DIPAKSAKAN UNTUK SALAH SATU SYARAT KELULUSAN DIMANA TIDAK BOLEH ADA NILAI SISWA DIBAWAH 4.00 MAKA YAKINLAH KARAKTER KEBOHONGAN NASIONAL AKAN MENJADI KARAKTER CALON PEMIMPIN BANGSA KE DEPAN DAN PARA PEJABAT EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF YANG ADA SEKARANG AKAN MEMIKUL DOSA SEJARAH.DAN DALAM JANGKA PANJANG SDM INDONESIA HANYA AKAN MENJADI SDM KELAS JONGOS,MAKA SEMAKIN MENJADI SEKEDAR PANGSA PASAR NEGARA LAIN .

Leave a Reply

»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa